2011, Tak Ada Kemajuan Kebebasan Beragama
Suara Pembaruan, Selasa, 20 Desember 2011 | 11:59
[JAKARTA] Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir belum mengalami kemajuan signifikan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menunjukkan upaya yang berarti dalam mengatasi masalah yang timbul terkait kebebasan tersebut pada 2011.
Presiden hanya gemar menyampaikan pesan toleransi dalam berbagai kesempatan, tetapi bertolak belakang dengan kejadian di lapangan. Kenyataannya, sejak tahun 2007 pelanggaran kebebasan beragama cenderung meningkat, tetapi negara tidak punya kuasa untuk mengatasi.
“Sepanjang tahun 2011, tidak kurang dari 19 kali Presiden menyampaikan pesan toleransi, tetapi semua itu tidak berbekas. Bahkan sekadar menegur seorang wali kota yang melakukan pembangkangan hukum sekali pun,” ujar peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, dalam Refleksi Akhir Tahun Kondisi Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia 2011, di Jakarta, Senin (19/12).
Menteri Agama Suryadharma Ali juga dinilai lebih senang berkomentar secara tidak kondusif dibanding bekerja untuk mengatasi berbagai kekerasan dan diskriminasi agama. Setidaknya, ada 85 kali pernyataan Menteri Agama dalam berbagai kesempatan tahun ini yang justru kontraproduktif.
Menurut Ismail, politik kata-kata Presiden ditunjukkan dengan tidak tuntasnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran hingga berlarut-larut, berulang dan terus memproduksi kecemasan publik. Di antaranya, kasus GKI Taman Yasmin di Bogor, Salafi di NTB, Ahmadiyah di NTB, GKI di Purwakarta, stigmatisasi terhadap Muslim di Bali, Bahai di Lampung, dan lainnya.
Setara Institute mencatat, tahun 2011 ini terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan kekerasan. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan adalah tiga provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi.
Pelanggaran tahun ini paling banyak menimpa jemaat Ahmadiyah, disusul jemaat Kristiani. Negara justru terlibat sebagai pelaku, baik aktif melakukan pelanggaran maupun pembiaran terhadap masalah itu. Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah dua organisasi sebagai aktor non-negara yang paling banyak melakukan tindakan pelanggaran.
Perda Diskriminatif
Di samping peristiwa pelanggaran, pemerintah juga gagal menangani berbagai peraturan nasional maupun daerah (perda) yang jelas-jelas diskriminatif. Bukan hanya gagal, Presiden juga tidak punya kemampuan mengerem laju produksi legislasi di daerah yang semakin mendiskriminasi warga negara.
“Sepanjang tahun 2011, tidak kurang dari lima peraturan diskriminatif terkait Ahmadiyah diterbitkan, bahkan disponsori oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Ini menambah deretan ratusan perda diskriminatif lain di tahun sebelumnya,” tutur Ismail.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, Presiden masih mempunyai waktu tiga tahun ke depan untuk membuat terobosan, yang tidak hanya mengangkat citra kepemimpinannya tetapi juga mempercepat penghapusan diskriminasi agama dan keyakinan. Di antaranya dengan serius membahas RUU Kerukunan Umat Beragama, membentuk RUU Penghapusan Diskriminasi Agama, menindak tegas pelaku kekerasan secara adil melalui peradilan, dan memberikan pemulihan hak bagi korban.
Dia berpendapat, selama ini Presiden telah terbawa dalam irama penyanderaan partai politik yang sejak awal telah membela dirinya. Padahal sebenarnya Presiden SBY mempunyai modal politik dengan legislatif dan eksekutif yang secara mayoritas memilihnya. Akibatnya, dia sulit untuk memutuskan suatu hal yang merupakan tuntutan dari publik.
“Ini akar persoalannya, mengapa hampir tidak ada upaya mencegah atau mencabut setelah perda diskriminatif itu dikeluarkan. Jadi, kalau kita berharap dalam tiga tahun ke depan kita mengalami perubahan berarti, terutama dalam persoalan kemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan, saya rasa hampir tidak akan terjadi,” ucapnya. [D-13]
http://www.suarapembaruan.com/home/2011-tak-ada-kemajuan-kebebasan-beragama/15051